Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko saat RDP dengan Kepala LAN, Kepala ANRI, Kepala ORI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023). Foto: Geraldi/nr

Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko ingatkan peran penting Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam upaya membangun peradaban bangsa. Menurutnya, saat ini peran ketiganya masih minim dalam upaya tersebut, hal ini bergambar dari profil anggaran ketiga lembaga ini yang dinilainya masih perlu ditingkatkan lagi.

”Namun kelihatannya, dalam kebijakan secara umum, tanpa bermaksud menyalahkan siapa-siapa apalagi kalau saya katakan ini mungkin gejala atau tren internasional, peran dan porsinya terlalu sedikit, setidak-tidaknya ketika digambarkan profil anggarannya. selama ini kita baru berkutat bagaimana meningkatkan anggaran untuk para lembaga yang bapak-bapak pimpinan,” kata Heru dalam RDP dengan Kepala LAN, Kepala ANRI, Kepala ORI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).
 

Menurutnya, ketiga lembaga ini memiliki peran pentingnya masing-masing dalam upaya pembangunan peradaban bangsa. Contohnya saja LAN, yang dinilainya membangun sumber daya manusia setidaknya dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN)

”Demikian juga ANRI, yang dengan segala upaya banyak menginspirasi pemikiran-pemikiran anak-anak bangsa. Ombudsman, saya pikir bagian yang sangat penting ketika kita ingin membangun budaya demokrasi bukan sekedar demokrasi dalam bentuk lecture, tapi membangun budaya demokrasi,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
 

Heru berharap para pimpinan lembaga untuk punya kemandirian berpikir meski punya keterbatasan dalam hal kebijakan anggaran. Ia pun berharap ketiga lembaga ini menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk mendukung upaya membangun peradaban bangsa.
 

”Saya ingin bapak-bapak memimpin lembaga yang lebih banyak di sisi pembangunan peradaban itu, lebih eksis bapak-bapak punya kemandirian berpikir meskipun punya keterbatasan dalam hal kebijakan anggaran, tapi bapak-bapak punya kemerdekaan berpikir,” jelasnya. (we,yas/aha)